permendagri tentang pilkades. BUPATI PURBALINGGA PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 74 TAHUN 2006 TENTANG BENTUK DAN SPESIFIKASI FORMULIR. permendagri tentang pilkades

Biaya Pilkades Dan Pilkades PAW Berdasarkan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017, biaya Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu diatur sebagai berikut: 6. Berikut kami bagikan Peraturan Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang bisa Anda download secara gratis dalam web ini. Dengan telah dikeluarkannya Permendagri No. desa. Pencairan BLT Dana Desa Rp300. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pemilihan Kepala Daerah Permendagri 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 1 Desember 2020 di Jakarta. doc. 4. Jumlah anggota Panitia Pilkades diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota maupun Peraturan Bupati/Walikota tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2015. Agar setiap orang mengetahuinya. Konsiderans Menimbang: bahwa Pemerintah Daerah. "Jadi Perda-nya harus. 1. Download (PDF, 236KB) Categories Permendagri Post navigation. id, Senin (9/12/2019),. Uraian diatas merupakan hasil olahan dari Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (referensi). Persyaratan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Abstrak. Dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu. Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: Download Permendagri No 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Aturan Pilkades. . 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala DaerahPERMENDAGRI No. Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2014. Sign in Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; Persyaratan Calon Kepala Desa; Panitia Pemilihan Kepala Desa; Logo Pilkades Serentak dan Antar Waktu; Andaikan Saya adalah Bupati, maka tentu saja penyelenggaraan Pilkades akan Saya tunda. dpmd. 72/2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri No. JAKARTA, KOMPAS. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan,. Civil service at Pemda Kabupaten Bekasi. Kemudian terdapat beberapa syarat yang mesti dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa adalah sebagai berikut ini: Warga Negara Indonesia yang jika terpilih harus berdomisili di wilayah desa setempat. Pengaturan biaya Pilkades diserahkan kepada daerah yang diatur melalui Perda. Pasal 21 permendagri no. Mas'ud Afif. Sebagaimana sebagian sudah Kami jelaskan dalam ulasan sebelumnya terkait Contoh LPPD dan LKPPD Terbaru Sesuai Permendagri 46 tahun 2016, bahwa dasar hukum. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2021. Sedangkan Panitia Pemilihan di desa seperti yang diatur dalam Perda Kabupaten Rokan Hilir No. 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pilkades, Dirjen Bina Pemerintah Desa, Nata. 1/833/2009 tanggal. SURAT PENJABAT KEPALA DESA Perihal :Persetujuan Biaya PAW Pikades 4. Permendagri No 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa. 07/2015 [download] Permenkeu 247/PMK. andangparsan. Ia juga mengusung tema utama Pilkades, yaitu desa sehat, desa aman, dan mandiri. Pemkab Sidoarjo mengusulkan perubahan pada Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang pilkades. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi. Aturan pilkades tersebut megalami perubahan sebanyak 2 kali yakni Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 yang sebelumnya sudah merubah Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dan nantinya akan ada penyesuaian dengan penerapan protokol kesehatan disaat kondisi pandemi covid-19. Mungkin diperlukan adanya peningkatan pengetahuan dari calon kepala desa terhadap aturan terkait perangkat desa atau bahkan perlu adanya peningkatan syarat kompetensi bagi calon kepala desa. ⇒ Tahun 2015 : Permenkeu 93/PMK. -112-Tahun-2014-tentang-Pemilihan-Kepala-Desa. id – Kemendagri memberikan sinyal pelaksanaan Pemilihan Kuwu atau Pemilikan Kepala Desa (Pilkades) bisa dilaksanakan sebelum 1 November 2023. Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2017 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2017 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Ttd Widodo Ekatjahjana. Permendagri No. (1) Bupati/wali kota membentuk panitia pemilihan di. id Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa Ditetapkan pada tanggal 25 November 2020 Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1409. 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih. desa. Download. JAGA KONDUSIVITAS PILKADES SERENTAK: BUPATI BANDUNG SAFARI REMBUG BEDAS KE DESA-DESA: 31 Agustus 2023 | 405 Kali:. permendagri-no-111-th-2014-pedoman-teknis-peraturan-di-desa. Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor. 5. Konten tersebut mengulas tentang Permendagri No 65 Tahun 2017, Permendagri 65 Tahun 2017 ini merupakan revisi atau perubahan terkait aturan Pilkades sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII. Tematik. Jadi, e-voting sudah dilaksanakan dalam Pilkades di 155 desa di tahun 2021," kata Tito dalam rapat kerja (raker) Komisi II DPR, Selasa (5/4/2022). Semoga informasi, penjelasan, dan contoh format dalam artikel ini dapat bermanfaat untuk Anda. Kepala Daerah adalah Bupati Bima. 063 Kali Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan. Tags: Peraturan Mendagri 2017. tirto. 07/2015 [lihat] ⇒ Tahun 2016 :. Seusai pilkada,. go. Selanjutnya pada Pasal 3 menyatakan bahwa “Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan. id. Total ada 57 desa di Bumi Panjalu yang. Berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa “Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang”. Permendagri tentang Pilkades. Dasar Hukum Pembentukan LPMD : 1. Upload Login. Permendikbudristek 31 tahun 2023 tentang Uji Kesetaraan. Petunjuk Teknis. 38 . Atau melalui artikel khusus berikut ini: Tahapan Penyusunan Perdes APBDes. Silahkan share artikel ini ke media sosial kamu, jika memang dirasa dapat memberi manfaat kepada orang lain. Khususnya Permendagri yang mengatur tentang Pilkades. Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades. 7K views • 16 slides Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2. Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ini mengatur tatacara pencalonan, kriteria, hingga pendanaan BPD di Desa secara rinci. Download. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IVA dan 6 (enam) Pasal baru yakni Pasal 47A, Pasal 47B, Pasal 47C, Pasal 47D, dan Pasal 47E sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IVA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA Pasal 47A (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan. perihal ketentuan bagi prajurit ad yang akan mengikuti pilkades: unduh: 232: 2021: surat mendagri: surat menteri dalam negeri nomor: 141/0362/bpd: perihal tanggapan atas sengketa pilkades desa matanair: unduh: 233:Dasar hukum pembentukan Panitia Pilkades diatur dalam Permendagri no. Submit Search. Bagikan manfaat >>. Kepala Daerah adalah Bupati Bima. Simak bersama-sama penjelasan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades berikut ini: (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. “Setelah pilkada selesai maka baru kita bisa melaksanakan pilkades yang waktunya ditentukan oleh kepala daerah tingkat II masing-masing baik bupati maupun wali kota, tapi dalam Permendagri ini ada tata cara tentang pelaksanaan pilkades sesuai dengan protokol COVID-19,” katanya. Permendagri No. Seperti diketahui, pilkades diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014, yang kemudian diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Mendagri (Permendagri) tentang Pemilihan Kepala Desa. Download Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. airmerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 3 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah. Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 ( enam ) tahun terhitung sejak tanggal. Anton Ridho. com - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Bahtiar memprediksi, persiapan Pemilu 2024 akan berlangsung mulai tahun depan tepatnya sekitar Juli atau Agustus 2022. Ditegaskan dalam Satu Naskah Permendagri Tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), bahwa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019, bupati/wali kota membentuk sub kepanitiaan tingkat kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten/kota yang terdiri dari: a) unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA. Permendagri No. PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa: 50111: Permendesa 4/2015 ttg BUM Desa: 16302: Permen Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 Maju: 16085: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017: 11960: Permendagri No. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. PERDA KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG PILKADES E-VOTING. Dari Permendagri no. Silahkan masukan (input) password/sandi. - 3 - Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. 3. Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: Permendagri 13 Tahun 2006 dan Lampiran. 3. Glosarium. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); i5. Upload Login Signup. Berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa “Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang”. bahwa Peraturan Daerah Kabupat en Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan , Pengangkatan dan Pemberhentian. Andrie Nasution. Jakarta - . Konten tersebut mengulas tentang Permendagri No 65 Tahun 2017, Permendagri 65 Tahun 2017 ini merupakan revisi atau perubahan terkait aturan. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Permendagri No. Silahkan download dokumen Permendagri melalui link dibawah ini : Permendagri Nomor 65 Tahun 2017. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Tata Kelola Biaya Pilkades (Berdasarkan Permendagri 20/2018) Sebagai generalisasinya, ada beberapa hal yang harus dipedomani dalam menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pilkades dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, diantaranya: 1. Dalam Sistem Pemerintahan Desa,Kepala Dusun merupakan unsur Perangkat Desa dan juga. Sekilas Info tentang Pilkades PAW - Download as a PDF or view online for free Submit Search. ID – Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Permendagri tentang Pilkades dalam Satu Naskah. 72 Tahun 2020 ini sifatnya mengubah dengan menambah, mensisipi dan lain sebagainya terhadap Permendagri tentang Pilkades terdahulu yakni Permendagri No. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil WaliKota. jember. Selain itu, pilkada juga dapat diartikan sebagai pemilihan gubernur dan pemilihan bupati atau. Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014 oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. com Detail Peraturan. Submit Search. Permendagri tentang Pilkades dalam Satu Naskah. PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA . Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/Sj. Salah satu poin dariPermendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah salah satu peraturan yang mengatur mekanisme dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon dan petugas perangkat desa. Perangkat Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota. SK PANITIA TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESAANTAR WAKTU 7. 5. Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Coach at Rumah Kolaborasi. UU ini mengatur mengenai Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Batanghari sudah menyesuaikan regulasi melalui Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 2019 Dalam Penyelenggaraan. Pasca Pilkades biasanya banyaknya gugatan – gugatan yang di lakukan Cakades yang kalah sehingga harus di siapkan. Terima kasih atas pertanyaan anda. "Ranperda ini kami sambut baik karena juga sesuai dengan rujukan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014. Baca juga: Disepakati di DPR: Pilpres 2024 Digelar 28 Februari, Pilkada Serentak 27 November. 4. Permendagri tersebut berlaku per tanggal 21 April 2022. go. Dasar hukum terkait Pelaksanaan Pilkades antarwaktu. Dia menjelaskan, dalam Permendagri No. Dari yang awalnya dibatasi jumlah minimal 2 orang dan maksimal 5 orang calon kepala desa menjadi minimal 2 orang calon saja tanpa dibatasi. Sekilas Info tentang Pilkades PAW. . Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, untuk pembiayaan Pilkades serentak dalam kondisi bencana non alam Covid-19 ini, biaya pemilihan. 355 yang menyebar di 75 kabupaten dan kota, dari jumlah tersebut sudah dilaksanakan pemilihan di 16 kabuapten dan kota untuk 1. 3 Tahun 2018. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa151 KB. Di dalampetitum gugatan menuntut adanya pengembalian hakhak Penggugatsebagai peserta Pilkades Desa Gambiran serta menuntut Tergugat untukmenerbitkan Keputusan tentang Pemilihan Ulang Kepala Desa Gambiran,sedangkan di dalam Posita Penggugat tidak menguraikan secara rinci danHalaman 9 dari 26 halaman. imbauan dirjen bina pemdes tentang posko desa. Selasa, 8 Juni 2021 21:17 WIB. Permendagri 7 Tahun 2019, Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring. tentang. KETENTUAN PENUTUP. SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Lampiran Permendagri No 20 Tahun 2018 - Kemendagri. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Yusharto Huntoyungo menjelaskan sejumlah langkah strategis yang dilakukan Kemendagri. Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 dibuat sebagai bentuk pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyerang. 4K views•16 slides. Dalam proses pelaksanaan Pilkades, hasil perhitungan suara yangSIDOARJO - Peraturan daerah (perda) yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala desa akan diubah lagi. go. Tanggal Terbit. JAKARTA, KOMPAS. MusyawarahDesa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu hari ini (25/11) suksesdigelar di 2 desa yaitu Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih dan Desa DonomulyoKecamatan Nanggulan. Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Perubahan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014). Maryons Pohwain. Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 5. Pikiran Rakyat, Anggaran Pilkades Rp4,409 Miliar, Rabu, 25 Januari 2023, hal. Mediabritarakyat -- Belum lama Mendagri menerbitkan Permendagri yakni Permendagri tentang Pilkades dalam Satu Naskah. Permendagri No. 1. “Iya, wajib (prokes dan pembatasan jumlah pemilih di tiap TPS, red). 5 Tahun 2015. SKRIPSI . Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2016 Kewenangan Desa MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. BAHAN SOSIALISASI PILKADES 2021. 51 Tahun 2015: Unduh IV: Peraturan Menteri Keuangan 1: PMK 191 Tahun 2011 Mekanisme Pengelolaan Hibah: Unduh 2: PMK 257 Tahun 2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2015: Unduh 3: PMK 53 Tahun 2014 Standar Biaya Masukan Tahun 2015: Unduh 4: PMK 57 Tahun. dalam hal ini,Permendagri 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa diterbitkan untuk melaksanakan Ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan perlunya. Ketentuan Penutup. 5. Public Service. Tepatnya dipasal 47 disebutkan, bahwa PNS itu BOLEH menjadi calon atau menjabat kepala desa. 65, BN. Menjadi Permendagri tentang Peraturan Pilkades dalam Satu Naskah. Oleh karena itu, Zudan mengimbau agar kasus seperti yang terjadi di Kota Depok tidak terulang kembali, atau terjadi di daerah lainnya. com. 2014/No. 72, BN. Sesuai Permendagri No. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong tercapainya keberhasilan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024. Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa. Nyapu at Desa. Penyelenggara Pilkades adalah lembaga yang menyelenggarakan Pilkades yang terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh masyarakat Desa. pdf - Google Drive. SK 01 PPKD BPD.